Sedangkan literasi kewarganegaraan diperlukan untuk mendorong perluasan dan pemerataan akses masyarakat pada wawasan kebangsaan. Sehingga masyarakat terpapar pada ekspresi budaya nasional yang melintasi sekat-sekat antarkelompok budaya. Serta agar masyarakat dapat ambil bagian dalam identitas kebudayaan nasional Indonesia. “Ini diperlukan agar masyarakat memiliki imajinasi menjadi bagian dari bangsa yang satu,” ujar Direktur Fitra Arda.
Penguatan Pendidikan
Sebelumnya, Direktur PCBM Kemendikbud menjelaskan tiga program besar yang dilakukan Kemendikbud sejak tahun 2015 hingga 2019, yakni Program Indonesia Pintar, Revitalisasi SMK, dan Penguatan Pendidikan Karakter. “Persoalan kunci tata kelola pendidikan adalah perluasan dan pemerataan akses. Untuk itu, dicanangkan Program Indonesia Pintar yang sejak 2015 sampai 2018 telah menyalurkan sebesar Rp35 triliun ke siswa sekolah dasar dan menengah,” ungkapnya.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sekolah vokasi yang mempererat keterhubungan dunia sekolah dan dunia kerja. Selama tahun 2015 hingga 2018, program revitalisasi pendidikan vokasi telah berhasil membangun 136 SMK Pariwisata, 239 SMK Kemaritiman, 279 SMK Pertanian, dan 560 Technopark, serta mewujudkan ketersambungan sekolah vokasi dengan 2.700 industri,” tutur Fitra.
Asisten III Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Suharno, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Gebyar Hardiknas 2019 yang mendorong sinergi antar pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik dari pusat maupun daerah. Menurutnya, tema Hardiknas, “Menguatkan Pendidikan dan Memajukan Kebudayaan” sejalan dengan visi Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Pemerintah pusat memiliki Program Indonesia Pintar, kami memiliki Sultra Cerdas. Intinya pembangunan manusia,” kata Suharno.
