Christina Aryani representasi dari Golkar beranggapan perlindungan pekerja migran masih jauh dari ideal. Namun, kita patut bersyukur punya UU no. 18 tahun 2017, meski aturan pelaksanaan baru tentang BPJS Ketenagakerjaan, dan masih ada aturan lainnya. Ia mengatakan juga bahwa DPR sebetulnya punya otoritas, yakni untuk pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran. Hal yang akan ia maksimalkan untuk bisa mendorong agenda perlindungan pekerja migran. “Strategi utama saya ada di ketepatan dialog dengan KBRI dan KJRI untuk melakukan negosiasi dan memperpanjang agreement bilateral.” Christina juga mengingatkan, “Di Hongkong ada welcoming program untuk menjadi tempat hak atas informasi dari hak-hak pekerja migran. Perlu diduplikasi oleh negara penerima lainnya dan Indonesia harus mendorong ini.”
Wahyu Susilo, memberikan pertanyaan kepada seluruh caleg dengan mengangkat isu hukuman mati, “Migrant CARE sangat senang caleg punya perhatian ke pekerja migran. Satu yang perlu terus diawasi adalah praktik hukuman mati yang mengancam pekerja migran Indonesia. “Kita bahagia bulan lalu Siti Asiyah dibebaskan, melalui diplomasi dan upaya pembelaan hukum selain Malaysia sendiri yang sudah memoratorium hukuman mati”, pungkas Wahyu. Tetapi di dalam negeri, hukum kita masih mengafirmasi praktik hukuman mati. Menurutnya, hal ini menjadi situasi dilematis dalam politik domestik. Saat Indonesia mengadvokasi pembebasan pekerja migran yang terjerat hukuman mati, tapi belum sinkron dengan situasi di dalam negeri.
Arief Patramijaya dari Partai Hanura, menjawab pemetaan masalah pekerja migran sudah jelas bentuknya. Dari kekerasan fisik, klaim asuransi, gaji tak dibayarkan, hingga pembebanan biaya yang berlebihan. “Saat ini masih ada 188 WNI terancam hukuman mati, saya menolak hukuman mati”, jelas Arief. Baginya, jika ia terpilih menjadi salah satu anggota DPR-RI, memenuhi hak buruh migran dan keluarganya adalah tujuan yang tidak akan dikesampingkan. Arief juga fokus untuk pekerja migran dan keluarganya bisa tercabut dari akar kemiskinan, serta memiliki strategi untuk bisa menghadirkan pengacara yang sedia 24 jam untuk pekerja migran.
