Sebagai pengingat, sebanyak 45 persen pemilih yang termasuk dalam wilayah Dapil DKI Jakarta II (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri) merupakan pemilih di luar negeri yang mayoritasnya adalah pekerja migran Indonesia.
Wahyu Susilo, menyayangkan besarnya persentase pemilih di Dapil DKI Jakarta II yang tidak sebanding dengan ketercukupan informasi pemilih tentang mekanisme Pemilu dan juga agenda yang diusung oleh Caleg DPR-RI yang akan merepresentasi keterwakilan di parlemen masih jauh dari agenda perlindungan pekerja migran Indonesia.
Nuraini, Caleg Dapil 2 DKI Jakarta dari PDIP, mengungkapkan bawah pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar, pekerja migran adalah teladan energi besarnya keluar dari kemiskinan. Partai politik saat ini belum bersahabat dengan isu pekerja migran. Indikasinya, lambannya respon Pemerintah dalam kasus-kasus kekerasan yang khususnya menyasar perempuan, hingga proses legislasi Undang-Undang yang sangat lama. Menurut Nuraini, perekrutan pekerja migran cenderung mengabaikan kemampuan dan mengarah pada praktik-praktik manipulasi.
Hariyanto, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sebagai panelis memberikan tanggapan, “Strategi jangka pendek atau langkah konkret untuk pekerja migran ketika nanti sudah duduk di DPR, haruslah jelas. Apakah itu koordinasi antara pusat-daerah atau penguatan bantuan hukum dan strategi konkret individu atau personal bisa menjadi ide fraksi dan institusi nantinya untuk kami tagih”. Berdasar pada Catahu SBMI tahun 2019, 69% pekerja migran perempuan yang terlanggar haknya dari total 1.927 kasus yang ditangani.
Bagi Tsamara Amany, sebagai Caleg termuda PSI mengatakan, “Isu perempuan pekerja migran akan diatasi melalui pendidikan”. Ia memaparkan juga dalam fakta yang ia terima, bahwa pekerja migran Indonesia banyak yang terkena overcharging. “Jika persoalan ada pada PJTKI, maka layak untuk dimoratorium dan dikaji ulang,” terang Tsamara. Ia juga mengingatkan Pemerintahan Presiden Jokowi telah mengenalkan Online Single Submission (OSB) yang baginya bisa diaplikasikan untuk kepentingan pengawasan tata kelola perlindungan pekerja migran. “Saya juga mengusulkan untuk membuat kwitansi penagihan untuk pekerja migran dalam memita pertanggungjawaban, dan tak kalah penting untuk pemilhan umum selanjutnya, pemisahan dapil luar negeri dan dapil jakarta II agar isu pekerja migran dikawal khusus dan menjadi agenda utama dalam satu dapil sendiri”.
