Menteri Susi Bersih-Bersih Pantai Bareng Nelayan Trenggalek

Porosnusantara.co.id, Trenggalek – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar kegiatan bersih pantai. Kali ini, bertepatan dengan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Rombongan KKP bersama masyarakat Trenggalek melakukan bersih pantai di Pantai Prigi 360, Kecamatan Watulimo, Selasa (5/2).

Kegiatan dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang didampingi Bupati Trenggalek Emil Dardak, Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, dan beberapa pejabat Eselon I KKP. Masyarakat sekitar yang terdiri dari nelayan, ibu-ibu, pelajar, bersama TNI, Polri, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) bersama-sama memungut sampah yang bertebaran di sepanjang pantai.

BACA JUGA  PAC Pagar Nusa Way Tuba Berbagi Takjil Di Kecamatan Way Tuba

Usai melakukan bersih pantai, rombongan bertolak ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi untuk bertemu nelayan, pemilik kapal, pelaku usaha perikanan, dan Ibu-ibu penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sambutannya, Menteri Susi menyampaikan pujian terhadap indahnya pelabuhan alam Trenggalek yang disebutnya sebagai pantai terbaik di selatan Pulau Jawa.

BACA JUGA  Polsek Tambelang Gelar Vaksinasi Presisi Serentak Untuk Anak Usia 6-12 Tahun Di SDN 01 Sukarapih Peserta Vaksin Bertambah

“Bukan buatan manusia, buatan Tuhan yang Maha Esa, luar biasa. Besar (pantainya), luas teluknya, bentengnya pulau-pulau, lautannya dalam, saat ini masih bersih belum kotor,” pujinya. Namun menurut Menteri Susi, pantai yang indah ini bisa berubah jadi kotor dan bau jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dan kapal-kapal penangkap ikan tidak membuang sampah ke laut, baik berupa oli bekas, atau sampah-sampah rumah tangga, utamanya plastik.

BACA JUGA  Belum Penuhi Aturan PPKM Level 4, Satgas Covid-19 Jakarta Utara Bina Perusahaan di KBN Cakung

Bahkan menurutnya, jika perlu, syahbandar lingkungan PPN Prigi dapat membuat aturan denda bagi kapal-kapal  yang kedapatan melanggar.  “Yang buang sampah dendanya Rp5 juta, yang lapor dapat Rp2,5 juta. Jadi tidak perlu Satpol PP dan polisi mengawasi. Karena masyarakat, ABK-nya akan mengawasi kelakuan para pengusaha-pengusaha pemilik kapal,” cetusnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *