Langkah kedua, lanjut Dody, melalui penatalaksanaan, Kemendag melakukan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha, fasilitasi dengan BUMN & pelaku usaha serta penugasan BULOG. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini untuk menjaga ketersediaan bapok bagi masyarakat khususnya saat puasa dan lebaran dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menjaga tingkat inflasi sesuai target +35 persen. ” Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di 34 provinsi akan dijadwalkan pada H-45 sampai dengan H-30 puasa. Pemerintah Pusat dan Daerah harus terus bersinergi dalam mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok yang dapat berpengaruh terhadap harga, apalagi saat ini H-27 menjelang puasa kita perlu pastikan kecukupan pasokan agar harga bapok stabil di Nusa Tenggara Timur “, ujar Dody.
Ketiga, menurut Dody, tim melakukan pemantauan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Eselon I Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat serta Satgas Pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga termasuk menjamin pendistribusian bahan pokok. ” Pemantauan ini dilakukan ke pasar rakyat, ritel modern, serta gudang BULOG divre setempat dan distributor bersama dengan TPID Provinsi NTT dan Satgas Pangan Daerah “, katanya.
Dalam rangkaian rakorda ini, tim Kemendag juga melakukan kunjungan ke ritel modern iokal di Kota Kupang untuk memastikan beras, minyak goreng dan gula pasir dijual sesuai HET. Dody pada kesempatan ini juga menyarankan kepada toko ritel untuk memasang spanduk atau standing banner yang memuat informasi ketersediaan beras, minyak goreng kemasan sederhana, gula dan daging beku sesuai HET.
