Sementara itu, Ucok Sky Khadafi, Direktur Center For Analysis, menyoroti anggaran pemilu yang kelewat mahal. ” Pada tahun 2018 saja mencapai 18 Triliun, 13 Triliun untuk KPU dan Bawaslu 5 Triliun. Sayangnya, anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk biaya perjalanan dinas “, ungkap Ucok.
Selain itu, Ucok juga mengkritisi pembagian sembako oleh Presiden Jokowi ketika melakukan kunjungan ke daerah – daerah yang harus diawasi. ” Lelang pembagian sembako anggarannya saja mencapai 12,8 milyar, belum lagi pembagian amplop dan sepeda “, ungkapnya.
Hadir dalam Dialog Publik tersebut, Said Iqbal dari KSPI (Konfederensi Serikat Pekerja Indonesia) dan Johes Batara Manurung dari Sarindo (Serikat Rakyat Indonesia). Said Iqbal mengungkapkan jumlah buruh yang ada hingga saat ini mencapai 47 juta. ” Tapi anehnya 87 persen anggota DPR berasal dari pengusaha sehingga tidak heran jika cita rasa atau keberpihakan undang – undang yang dibuatnya lebih cenderung ke pengusaha “, ungkap Iqbal.
Lebih jauh Iqbal mengajak kepada masyarakat jangan sampai golput dalam pemilu atau pilkada karena orang jahat akan masuk disitu, ” Makanya, Kami melawan dengan konsep, menempatkan orang – orang buruh di DPR atau DPRD dan membuat kontrak politik dengan Presiden atau Kepala Daerah serta mendirikan Partai Politik yang berbasiskan gress root (arus bawah), bukan pengusaha “, ujar Iqbal.
( Laporan : Windarto )
