Dia, juga meminta Bupati sampai ke tingkat Perangkat Desa untuk melakukan pengawasan terhadap orang yang melakukan perjalanan keluar daerah harus secara legal. ” Dalam waktu dekat saya akan undang Bupati dan Walikota untuk membicarakan persoalan TKI secara bersama. Pokoknya kita harus mencari solusi untuk itu “, jelas Lebu Raya.
Gubernur Frans Lebu Raya, mengatakan sudah memerintahkan tim yang berada di Malaysia untuk mendata berapa jumlah TKI yang sekarang ada di negara tersebut. Seharusnya, menurut Lebu Raya dalam proses pengiriman TKI perlu ada kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima. ” Jadi kalau tidak sesuai prosedur, dipulangkan. Namun, kenyataannya orang lebih suka dipekerjakan secara ilegal “, katanya.
Pemilukada Gubernur Frans Lebu Raya, menjelaskan secara umum proses pelaksanaan Pemilukada dalam satu dasawarsa di NTT dapat berjalan dengan aman, damai dan sukses. Prosesnya, ucap Lebu Raya, berlangsung secara kekeluargaan, penuh persahabatan dan tidak saling fitnah antara satu dengan yang lain. ” Saya berharap perhelatan politik melalui Pemilukada secara serentak dapat berlangsung dalam suasana aman dan damai. Para kandidat dan tim sukses berjuang dengan cara – cara yang etis dan tidak boleh saling fitnah “, harap Gubernur.
Soal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Sebut Lebu Raya, masih terdapat sebanyak 498 ribu lebih orang yang belum melakukan perekaman. Lanjut dia, pihaknya tengah mendorong pemerintah Kabupaten dan Kota untuk mempercepat perekaman E-KTP. ” Kami telah mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, jika perekaman E-KTP tidak selesai tepat waktu maka perlu ada langkah – langkah lain, misalnya menggunakan KTP yang lama “, tambah Lebu Raya.
