Porosnusantara.co.id |KARAWANG — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui program pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pengelola BUMDes di Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang.
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan rencana kerja Kemendes PDTT tahun 2026, dengan fokus pada evaluasi kinerja dan klasifikasi BUMDes di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Karawang.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT, Haris Hakim Priyanto, menjelaskan bahwa pemeringkatan BUMDes akan menjadi indikator utama untuk menilai capaian pengelolaan usaha desa sepanjang tahun 2025.
“Penilaian dilakukan terhadap kinerja BUMDes selama 2025, kemudian diukur pada 2026, termasuk bagaimana implementasi program ketahanan pangan di tingkat desa,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Dalam proses tersebut, setiap BUMDes diwajibkan melakukan input data dan melengkapi dokumen administrasi melalui sistem aplikasi resmi Kemendes PDTT. Salah satu aspek penting yang menjadi dasar penilaian adalah laporan keuangan BUMDes.
Haris menyebutkan, Kabupaten Karawang memiliki 297 BUMDes, dan Kemendes menargetkan sedikitnya 150 BUMDes dapat mengikuti pemeringkatan pada tahap awal tahun ini.
“Minimal 150 BUMDes bisa masuk sistem dan mengetahui peringkatnya, apakah masih kategori perintis, pemula, berkembang, atau sudah maju,” jelasnya.
Bimtek di Kecamatan Jayakerta diikuti oleh pengelola BUMDes dari delapan desa. Kegiatan ini juga melibatkan pendamping desa serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang bidang pengelolaan keuangan desa.
Menurut Haris, pemeringkatan BUMDes bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen untuk mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Ia berharap BUMDes di Karawang dapat berkembang seperti sejumlah daerah lain yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha desa.
“Harapannya desa bisa maju dan masyarakat sejahtera. Banyak contoh di Bali, Klaten, hingga Boyolali, di mana keuntungan BUMDes bahkan bisa berdampak langsung ke masyarakat melalui pendapatan asli desa,” pungkasnya.
