Porosnusantara.co.id | Partai Politik –
Partai Golkar didorong untuk kembali menegaskan jati dirinya sebagai partai yang mengedepankan pendekatan fungsional, yakni berbasis pada ide, gagasan, dan kontribusi nyata, bukan sekadar jabatan atau kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan dalam sebuah forum internal yang menyoroti dinamika politik dan tantangan kaderisasi di era reformasi. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa masih banyak pihak yang memanfaatkan jabatan sebagai alat untuk menekan, bukan melayani. Kondisi ini dinilai menyimpang dari semangat awal kelahiran Partai Golkar.
“Banyak orang berjuang karena jabatan, bukan karena ide dan gagasan. Ketika jabatan digunakan untuk menekan, itu sudah keluar dari hakikat Golkar sebagai kelompok fungsional,” ungkap salah satu narasumber.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini memang telah mengalami kemajuan, namun masih terdapat persoalan dalam praktik kepemimpinan. Jabatan formal tidak selalu menjamin kapasitas dan kualitas kepemimpinan seseorang.
Dalam konteks demokrasi, Undang-Undang telah mengatur bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung. Artinya, rakyat merupakan penentu utama dalam proses politik, bukan elit di pusat kekuasaan.
“Kalau pemilu dilakukan secara langsung, maka rakyat adalah eksekutor utama. Logikanya, kekuatan politik harus dibangun dari bawah, dari struktur partai hingga ke desa,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga suara rakyat melalui penguatan struktur partai di tingkat akar rumput. Peran kader di desa dan kecamatan menjadi sangat vital dalam memastikan proses demokrasi berjalan efektif.
Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak struktur partai di tingkat bawah yang belum berjalan optimal. Bahkan, tidak sedikit kepengurusan yang stagnan atau tidak aktif dalam jangka waktu lama.
“Kalau struktur di desa tidak hidup, bagaimana kita bisa menjaga suara? Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya revitalisasi sistem pendidikan politik di internal partai, terutama dalam hal kaderisasi. Menurutnya, kader yang kuat adalah mereka yang memiliki integritas, gagasan, serta kedekatan dengan masyarakat.
Dalam era politik modern, ia mengakui bahwa faktor finansial sering kali menjadi dominan. Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan ide dan gagasan tetap menjadi kunci utama dalam meraih kepercayaan rakyat.
“Sekarang ini uang memang berperan, tapi kalau tidak punya ide dan gagasan, tetap saja tidak akan dipilih,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para kader untuk menjaga integritas dalam berpolitik, termasuk tidak bergantung pada kekuatan eksternal dalam mengambil keputusan.
“Kita tidak boleh selalu bergantung pada arahan atau bantuan dari luar, apalagi sampai meminta sesuatu yang bukan kewenangan. Itu mencederai kemandirian politik,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, ia mengajak seluruh kader untuk kembali kepada semangat awal, yakni membangun kekuatan politik berbasis rakyat, memperkuat jaringan hingga ke desa, serta menjadikan ide dan gagasan sebagai fondasi utama perjuangan.
