Porosnusantara.co.id |Jakarta – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta, Deodatus Sunda, menilai dinamika geopolitik global turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan kebijakan domestik Indonesia. Salah satu yang disorot adalah nasib program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri yang bersifat transaksional dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, disebut ikut memberi tekanan terhadap situasi ekonomi Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, krisis energi global, serta tekanan fiskal yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedaulatan dan Tekanan Perjanjian Internasional
Deodatus menyoroti keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif keamanan internasional yang disebut sebagai Board of Peace (BoP) serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026. Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap mempersempit ruang gerak Indonesia dalam menentukan kebijakan ekonomi dan perdagangan secara mandiri.
Ia menilai kesepakatan perdagangan ART dengan tarif resiprokal sekitar 19 persen untuk sejumlah produk dapat memberi tekanan pada kebijakan fiskal nasional. Selain itu, perjanjian tersebut disebut menuntut penyesuaian regulasi dalam negeri agar selaras dengan standar pasar Amerika Serikat. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi mengalihkan fokus anggaran negara dari program populis seperti MBG menuju kewajiban perdagangan internasional.
Dampak Konflik Global terhadap Energi
Situasi global juga dinilai semakin rumit akibat konflik terbuka yang melibatkan blok Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ketegangan tersebut berdampak pada jalur distribusi energi dunia, terutama di kawasan Selat Hormuz yang selama ini menjadi rute penting pengiriman minyak.
Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia dinilai sangat rentan terhadap gangguan jalur energi tersebut. Risiko konflik di jalur laut membuat aktivitas pengiriman energi terganggu, sehingga berdampak pada kestabilan pasokan dan harga energi di dalam negeri.
Tekanan terhadap Ekonomi Nasional
Deodatus juga menilai gejolak geopolitik global memberikan dampak langsung pada kondisi ekonomi Indonesia. Ketidakpastian global mendorong investor mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya menekan nilai tukar rupiah.
Di sektor pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebut mengalami tekanan akibat aksi jual investor secara besar-besaran. Sementara itu, sektor manufaktur dan konsumsi domestik juga terdampak oleh kenaikan biaya produksi dan gangguan logistik global.
Kondisi tersebut dinilai berimbas pada kenaikan harga energi dan pangan di dalam negeri, yang pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan efisiensi terhadap berbagai program sosial.
Tekanan Utang Negara
Menurut Deodatus, tekanan fiskal juga diperparah oleh kewajiban pembayaran utang negara yang jatuh tempo pada 2026. Ia menyebut angka pembayaran utang yang mencapai sekitar Rp833 triliun menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga disebut memperbesar beban pembayaran utang luar negeri. Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai cenderung memprioritaskan stabilitas fiskal dan pembayaran kewajiban utang untuk menjaga kepercayaan investor global.
MBG Dinilai Jadi Korban
Dalam kesimpulannya, Deodatus berpendapat bahwa potensi pengurangan atau pembatalan program Makan Bergizi Gratis merupakan konsekuensi dari tekanan geopolitik dan ekonomi global yang dihadapi Indonesia.
Ia menilai situasi tersebut mencerminkan keterbatasan ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program kesejahteraan di tengah tekanan utang dan ketergantungan terhadap energi impor.
Pandangan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi nasional tidak terlepas dari dinamika global yang dapat memengaruhi stabilitas fiskal dan prioritas pembangunan negara.
(Opini: Deodatus Sunda, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta)
