Pangkalan Kerinci, Poros Nusantara – Ingatkan Perangkat Desa untuk Netral, dan tidak terlibat persoalan hukum. Khusus memasuki tahapan pemilu 2019. Panwaslu layangkan surat himbauan kepada kepala desa, sekaligus perangkat desa.
Melalui surat bernomor 455 /Himb/Panwaslu-Krc/I/2019. Pangkalan Kerinci 29 Januari 2019, ditujukan kepada, Kades/ Lurah, Perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT).
Terkait larangan ikut serta menjadi tim sukses atau bagian tim sukses (Timses), baik calon legislatif (Caleg), Timses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ataupun Timses Presiden.
Informasi ini disampaikan Ketua Devisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kerinci Yuspardi, SH. Selasa 5 Februari 2019, di Pangkalan Kerinci. Surat itu sendiri telah disampaikan kepada mereka tersebut diatas beberapa waktu lalu.
Lebih jauh disampaikan Yuspardi, SH, bahwa, 1. Dasar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 280 Larangan dalam Kampanye Angka 2 Pelaksan dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
Huruf h Kepala Desa
Huruf I Perangkat Desa
Pasal 282 Pejabat Negara, Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, Serta Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 4 Tata Cara Pengawasan
Angka 1 Pengawas Pemilu melakukan pengawasan Netralitas ASN, Anggota TNI, Anggota Polri
