Huruf a Keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemiliha Umum.
Pasal 6 angka 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dn Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan
terhadap larangan dalam pelaksanaan dalam kampanye yang meliputi:
Huruf b Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Huruf e Mengganggu Ketertiban Umum
Huruf f Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu lain
Pasal 6 angka 2 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan
pelaksanaan Kampanye dan/atau Tim Kampanye tidak mengikutsertakan : Huruf h Kepala Desa,
Huruf I Perangkat Desa
“Menjadi pelajaran bagi kepala desa dan aparat pemerintah lain untuk tidak melakukan hal serupa dengan melanggar undang-undang dan peraturan pemilu.
“Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 490 berbunyi setiap kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 12 juta,” imbuhnya.
Terakhir disampaikanya dan sekaligus menghimbau masyarakat agar dapat melaporkan kepada Panwaslu setiap kecamatan jika ditemukan bukti keterlibatan aparat tersebut.
“Saya pastikan, Panwaslu akan terus memantau setiap pergerakan dilapangan,” tutupnya. (Endri)
