JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) K-GIBRAN, Arnold Lintong, menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait berkembangnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.
Arnold menegaskan bahwa dalam kehidupan bernegara, konstitusi harus ditempatkan sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak boleh ada kepentingan politik, tekanan kelompok, maupun ambisi kekuasaan yang ditempatkan di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Arnold, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki mekanisme ketatanegaraan secara jelas. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut jabatan Presiden maupun Wakil Presiden wajib diselesaikan melalui jalur konstitusional, bukan melalui tekanan opini publik, provokasi politik, ataupun pembentukan persepsi yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan alat pembenaran ketika menguntungkan kepentingan politik tertentu. Konstitusi harus dihormati dan ditegakkan secara konsisten, siapa pun yang sedang menjadi objek persoalan. Negara ini berdiri berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak kelompok atau kepentingan kekuasaan,” tegas Arnold Lintong.
Arnold mengingatkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Artinya, pemberhentian seorang Wakil Presiden bukanlah keputusan yang dapat dilakukan berdasarkan desakan politik semata. Terdapat persyaratan konstitusional, tahapan kelembagaan, pembuktian, serta mekanisme hukum yang wajib dipatuhi.
Oleh karena itu, setiap pihak yang menyampaikan wacana pemakzulan harus mampu menunjukkan dasar konstitusional dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan sesuatu yang wajar. Namun, demokrasi tidak boleh berubah menjadi ruang untuk membangun kegaduhan politik yang mengabaikan aturan hukum.
