Dalam pernyataan sikap tersebut, DPP K-GIBRAN menyampaikan tiga penegasan penting:
1. MENJUNJUNG TINGGI SUPREMASI KONSTITUSI
DPP K-GIBRAN menegaskan komitmen untuk menghormati UUD 1945 dan seluruh mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Setiap persoalan politik harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. MENJAGA PERSATUAN DAN STABILITAS NASIONAL
Seluruh elemen bangsa diajak untuk tidak terjebak dalam konflik politik yang berpotensi mengganggu persatuan masyarakat, stabilitas pemerintahan, serta kepentingan nasional.
3. MENOLAK FITNAH, HOAKS, DAN PROVOKASI
DPP K-GIBRAN menolak segala bentuk penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, fitnah, serta provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Kritik terhadap pemerintah tetap merupakan hak demokratis, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta dan argumentasi yang bertanggung jawab.
JANGAN BIARKAN KEPENTINGAN POLITIK MENGALAHKAN KEPENTINGAN NEGARA
Arnold Lintong menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan bukan berarti menutup ruang kritik. Sebaliknya, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi perkembangan politik nasional, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
“Kami ingin mengingatkan bahwa jabatan publik memiliki mekanisme konstitusional. Tidak boleh ada pemaksaan kehendak politik yang melampaui aturan negara. Kalau memang terdapat persoalan hukum, buktikan melalui mekanisme hukum. Jangan membangun opini seolah-olah tekanan politik dapat menggantikan proses konstitusi,” ujarnya.
