Dalam prosesnya, korban diduga mengalami pembatasan gerak, pemotongan hak, serta kekerasan ketika bekerja. Polisi menyelamatkan empat ABK dan menetapkan sembilan tersangka dalam perkara tersebut.
Adapun Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan orang dengan modus perkawinan pesanan. Pelaku diduga memanipulasi data tahun kelahiran seorang anak perempuan berusia 16 tahun agar tercatat sebagai orang dewasa untuk dikirim sebagai pengantin pesanan dengan iming-iming mahar Rp7 juta.
Penyidikan Dikembangkan dengan TPPU
Dalam penanganan perkara, penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penyidik juga membuka peluang pengembangan perkara menggunakan ketentuan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menelusuri aliran dana dan keuntungan yang diduga diperoleh para pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak hanya berhenti pada pelaku perekrutan dan pengiriman, tetapi juga menyasar pihak-pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan.
Korban Mendapat Pendampingan dan Perlindungan
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPT PPA DKI Jakarta, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan komitmen untuk memperkuat pendampingan dan pemulihan korban.
UPT PPA DKI Jakarta menyatakan telah memberikan layanan pengaduan, pendampingan hukum, dukungan psikologis, penjangkauan, serta penyediaan rumah aman bagi korban sesuai kebutuhan.
Sementara itu, LPSK menyatakan kesiapan memberikan perlindungan dan memfasilitasi pemenuhan hak korban, termasuk rehabilitasi psikologis, psikososial, dukungan pendidikan, serta restitusi sesuai ketentuan hukum.
