Syahganda membantah bahwa Prabowo memberikan saran agar Gibran kembali memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Ia merujuk pada pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan MA dan MK telah bersifat final dan mengikat.
Perbedaan keterangan tersebut menambah perhatian publik terhadap perkembangan persoalan yang melibatkan Wakil Presiden.
Hingga berita ini ditulis, pernyataan yang disampaikan Mensesneg baru mengungkap adanya niatan Gibran untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo. Belum ada keterangan resmi mengenai keputusan pengunduran diri tersebut maupun proses formal pemberhentian dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian publik, terutama terkait sikap pemerintah, proses hukum yang berjalan, serta kepastian status jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
