Gibran Sebut Prabowo Beri Saran untuk Tempuh Jalur Hukum
Usai pertemuan tersebut, Gibran turut memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.
Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait polemik dokumen pendidikannya. Salah satu saran yang disampaikan Presiden, menurut Gibran, adalah agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur hukum.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Gibran.
Selain itu, Gibran menyampaikan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
Gibran juga menyatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat mengenai persoalan dokumen pendidikannya.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Polemik Dokumen Pendidikan Jadi Sorotan
Niat pengunduran diri Gibran tersebut muncul di tengah berkembangnya persoalan hukum terkait dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari polemik pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam perkara terkait menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan tersebut turut memicu perdebatan publik dan dinamika politik di DPR.
Pada Rabu (11/11/2026), Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan Gibran mengenai saran Presiden untuk tetap menempuh jalur PTUN.
