Kondisi tersebut patut dievaluasi. Jangan sampai pekerjaan pemeliharaan fasilitas pemerintah justru mengabaikan aspek perlindungan terhadap para pekerjanya.
Inspektorat Diminta Turun, Pengawasan Jangan Sekadar Formalitas
Berbagai kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pihak Kecamatan Sukawangi, pejabat pembuat komitmen (PPK), pengawas pekerjaan, serta instansi teknis terkait.
Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, baik dari aspek administrasi, spesifikasi teknis, maupun pertanggungjawaban anggaran.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan, siapa pihak yang melaksanakan pekerjaan, serta sejauh mana pengawasan dilakukan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyedia jasa maupun Kecamatan Sukawangi mengenai tidak terlihatnya papan informasi proyek, kondisi pemasangan paving block, kesesuaian item pekerjaan dengan dokumen perencanaan, serta penerapan standar K3.
Sejumlah pertanyaan pun masih menunggu jawaban: berapa nilai anggaran proyek tersebut? Siapa penyedia jasa pelaksananya? Bagaimana pengawasan dilakukan? Dan apakah hasil pekerjaan nantinya benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis?
Transparansi penggunaan uang negara bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kewajiban penyelenggara pemerintahan. Masyarakat tidak cukup hanya diminta percaya, tetapi juga berhak memperoleh informasi dan ikut mengawasi pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran publik.
membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, serta hak jawab kepada pihak Kecamatan Sukawangi, penyedia jasa, PPK, pengawas pekerjaan, maupun instansi terkait demi pemberitaan yang berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
