Prasetyo juga meluruskan bahwa Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran, salah satunya agar Gibran tetap memperjuangkan keabsahan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Diketahui, Mahkamah Agung pada 30 Oktober menyatakan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran untuk pencalonannya pada Pilpres 2024 tidak sah. Sementara MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Sementara itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru setelah pengunduran diri tersebut diproses sesuai ketentuan. Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak diterimanya surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden sebagai pengganti Gibran.
