Namun, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian identitas kendaraan dan besarnya tunggakan pajak baru diketahuinya belakangan ini.
“Persoalan ambulans ini sudah lama saya dengar dan menjadi perbincangan beberapa bulan lalu. Namun, saya juga baru-baru ini mendengar bahwa dari hasil penelusuran, unit tersebut sedang bermasalah,” ujar Rizal.
Ia mempertanyakan tahun penganggaran kendaraan tersebut, besaran anggaran yang digunakan untuk pengadaan satu unit ambulans, hingga pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pembayaran pajaknya.
Berarti tinggal dipertanyakan, ambulans tersebut dianggarkan pada tahun berapa, berapa nilai anggaran yang dituangkan untuk satu unit ambulans tersebut, kok bisa sampai menunggak pajak seperti yang ramai diperbincangkan? Seperti apa pertanggungjawaban pengelolaannya?” ungkapnya.
Menurutnya, kejelasan informasi tersebut penting agar persoalan aset desa tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak pemerintahan desa pada masa kepemimpinan Rohmat Hidayatullah terkait perbedaan identitas pelat nomor kendaraan, status kepemilikan, maupun tunggakan pajak tersebut.
Sejumlah hal masih perlu diklarifikasi, mulai dari dokumen pengadaan, sumber anggaran, riwayat kepemilikan kendaraan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pajaknya.
Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditelusuri secara transparan oleh pihak terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian administrasi maupun penggunaan anggaran, diharapkan ada penjelasan dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, ambulans desa merupakan aset pelayanan publik yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru menyisakan persoalan administrasi dan pertanggungjawaban bagi pemerintahan desa berikutnya
