BNPB juga menyatakan tidak akan mengintervensi proses penyelidikan maupun penyidikan. Sebagai tindak lanjut, pimpinan BNPB memerintahkan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal serta mengamankan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Berton turut membenarkan bahwa KPK menyegel sejumlah ruangan di kantor BNPB untuk mendukung proses penyidikan.
Pengawasan Dana Kebencanaan Jadi Sorotan
Kasus dugaan korupsi ini mencuat ketika anggaran BNPB pada 2026 tercatat sebesar Rp491 miliar dalam APBN. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran BNPB pada 2025 yang setelah pemangkasan menjadi sekitar Rp956,67 miliar.
Besarnya kebutuhan penanganan bencana membuat pengelolaan anggaran kebencanaan menjadi aspek penting yang memerlukan pengawasan dan akuntabilitas. Meski demikian, dugaan penyimpangan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara, peran masing-masing tersangka, serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemanfaatan Dana Siap Pakai BNPB.
