FERDI DORONG OTONOMI KHUSUS SE-KALIMANTAN: AKHIRI KETERGANTUNGAN, PERKUAT KEMANDIRIAN ENERGI DAN KERJA SAMA BRUNEI–MALAYSIA
PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — POROSNUSANTARA.CO.ID (Sabtu, 10 Oktober 2026) — Kekayaan sumber daya alam Kalimantan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan infrastruktur dasar, serta gangguan pasokan listrik menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan kawasan.
Menanggapi kondisi tersebut, Ferdi, Aktivis FAO PBB Bidang Kapita Selekta, mendorong kajian serius mengenai Otonomi Khusus Se-Kalimantan, disertai penguatan kerja sama strategis dengan Brunei Darussalam dan Malaysia.
“Kalimantan tidak boleh terus dipandang hanya sebagai pemasok bahan mentah. Masyarakat harus mendapatkan manfaat nyata dari kekayaan alamnya, memiliki perlindungan lingkungan yang kuat, dan memperoleh akses terhadap energi serta infrastruktur yang layak,” tegas Ferdi.
Ferdi turut menyoroti penjajakan kerja sama investasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan pihak Rusia yang dikaitkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan.
Menurutnya, setiap rencana investasi energi berskala besar harus diuji berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat, kelayakan teknis dan ekonomi, keselamatan, serta kesesuaiannya dengan regulasi nasional.
“Jangan sampai pemerintah sibuk menjajaki proyek energi berbiaya besar, sementara kebutuhan dasar masyarakat terhadap pasokan listrik yang andal belum terselesaikan. Prioritas pembangunan harus menjawab persoalan nyata rakyat,” ujarnya.
Ferdi mendorong pemerintah mengkaji peluang kerja sama yang lebih konkret dengan Brunei Darussalam dan Malaysia, terutama dalam pengembangan energi terbarukan, jaringan kelistrikan, teknologi, infrastruktur, dan industri pengolahan bernilai tambah.
