Ini Lima Tuntutan Komite Sadar
Dalam aksi tersebut, Komite Sadar menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup persoalan lingkungan, anggaran negara, pendidikan, penegakan hukum, hingga kebebasan berpendapat.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang dinilai bertanggung jawab, serta menuntaskan persoalan tata kelola lahan.
Kedua, Komite Sadar meminta pemerintah mengutamakan kepentingan rakyat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka juga mengkritik penggunaan anggaran untuk program yang dinilai berorientasi pada kepentingan politik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Ketiga, mereka meminta biaya pendidikan diturunkan, akses pendidikan terjangkau diperluas, dan pelayanan dasar diberikan secara merata kepada masyarakat.
Keempat, Komite Sadar mendesak penghentian penyalahgunaan hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak digunakan untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Kelima, mereka menuntut pemulihan kebebasan berpendapat, penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Seluruh tuntutan tersebut merupakan sikap dan aspirasi yang disampaikan Komite Sadar dalam rencana aksi mereka.
Pengendara Diimbau Pantau Informasi Lalu Lintas
Selain Bundaran HI, kawasan sekitar DPR/MPR RI, Monas, dan Tugu Tani juga menjadi titik yang perlu diantisipasi pengguna jalan. Koridor Sudirman–MH Thamrin dan sejumlah ruas penghubungnya berpotensi mengalami perlambatan perjalanan apabila terjadi peningkatan aktivitas massa.
Meski demikian, Polda Metro Jaya belum merinci seluruh ruas jalan yang akan ditutup atau dialihkan. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan.
