Sebut Jadi Modal untuk Perbaikan
Terlepas dari kemungkinan permohonan diterima atau ditolak, Amir menilai proses persidangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, terutama generasi muda.
Ia menyebut proses hukum yang berlangsung di MK dapat membuka ruang bagi publik untuk memahami kembali proses pencalonan serta ketentuan yang berlaku dalam pemilu.
Amir menggunakan istilah “kebohongan yang selama ini berlangsung” untuk menggambarkan pandangannya terhadap persoalan yang menurutnya terungkap dalam polemik tersebut.
“Hal yang menguntungkan kita, terutama generasi muda, adalah kita mengetahui kebohongan yang selama ini berlangsung. Sehingga dengan demikian kita mendapat modal baru untuk menyusun kekuatan bangsa untuk menyiapkan langkah baru agar hal seperti ini tidak terulang kembali di masa depan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Amir mengenai perkara dan perkembangan politik yang melatarbelakanginya. Sementara itu, proses persidangan MK masih berjalan dan belum menghasilkan putusan akhir mengenai pokok permohonan.
MK Masih Periksa Perkara
Dalam sidang sebelumnya pada 23 September 2026, KPU sebagai Termohon menyampaikan pandangan bahwa permohonan tersebut pada dasarnya mempersoalkan sengketa proses pencalonan yang menurut KPU bukan merupakan kewenangan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu. Bawaslu dan pihak terkait juga telah memberikan keterangan dalam persidangan.
Sidang pada 30 September 2026 menjadi tahap pembuktian dari pihak pemohon. Berdasarkan jadwal resmi MK, agenda tersebut mencakup pemeriksaan keterangan ahli dan/atau saksi pemohon serta pengesahan alat bukti tambahan.
Amir berharap seluruh rangkaian persidangan dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk memperbaiki proses demokrasi dan penyelenggaraan negara.
“Melalui agenda di MK ini, terlepas diterima atau ditolak, akan memberi pelajaran kepada anak bangsa untuk terus melakukan perbaikan terhadap jalannya roda bangsa dan negara ini,” katanya.
