BEM UI juga menyampaikan kritik terhadap aparat keamanan. Mereka menilai aparat seharusnya memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap terlindungi dalam ruang publik.
Aksi di pusat Jakarta itu diperkirakan berdampak terhadap arus lalu lintas. Yatalathof menyampaikan permintaan maaf kepada warga yang kemungkinan terganggu perjalanan akibat kegiatan tersebut.
Namun, ia membandingkan gangguan lalu lintas yang hanya berlangsung sementara dengan persoalan struktural yang menurutnya telah berlangsung jauh lebih lama.
“Macet di jalan hanya sementara, sementara persoalan pekerjaan dan keadilan jauh lebih panjang,” kata dia.
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan utama. Mereka menyerukan penghentian praktik yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelaksanaan reforma agraria.
Mahasiswa juga menuntut penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Tuntutan lainnya berkaitan dengan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). BEM UI meminta penguatan kembali otonomi daerah.
Mereka juga menyerukan penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores yang terdampak bencana, sekaligus mempercepat proses pemulihan masyarakat di kawasan tersebut.
Pada poin terakhir, BEM UI menolak tindakan represif serta intervensi TNI dan Polri dalam ruang sipil. Mereka juga menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (YON TP).
Bagi BEM UI, aksi tersebut disebut baru menjadi langkah awal. Mereka mengajak kelompok masyarakat seperti buruh, petani, guru, pedagang, mahasiswa dan elemen rakyat lainnya untuk terlibat dalam perjuangan yang mereka sebut sebagai upaya merebut kembali makna kemerdekaan.
