Airlangga menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan signifikan. “Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” pungkasnya.
Sementara itu, di sektor BUMN dan Swasta terkait kebijakan ini akan diatur lebih lanjur oleh Menteri Ketenagakerjaan. Yusril selaku Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers daring dari Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3/2026).
“Penerapan WFH bagi sektor swasta diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha,” ujar Airlangga.
