Dari sisi kebijakan, Judistira Hermawan mengungkapkan bahwa Jakarta saat ini berada dalam kondisi darurat sampah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan terukur untuk mengatasinya.
Salah satu target yang tengah disiapkan adalah menghentikan pengiriman sampah ke TPST Bantargebang pada tahun 2030.
“Ke depan, seluruh sampah yang dihasilkan di Jakarta harus dapat dikelola di dalam kota. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan sistem yang mandiri dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga, serta penguatan fasilitas pendukung seperti bank sampah, pengolahan maggot, dan komposting.
Selain itu, DPRD DKI Jakarta melalui Pansus berkomitmen mendorong alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tingkat lingkungan.
FGD ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemuda menjadi fondasi penting dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat serta mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah di Jakarta.
Dengan kolaborasi yang kuat dan inovasi berkelanjutan, Jakarta diharapkan mampu keluar dari persoalan sampah dan mewujudkan kota yang bersih, sehat, serta berkelanjutan.
