Dari Pelatihan hingga Penghargaan
Seiring dengan kesadaran itu, Natalius mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program nasional yang menyasar kalangan jurnalis, mulai dari kelas pendidikan HAM hingga kompetisi dan anugerah karya jurnalistik bertema hak asasi manusia.
Program tersebut, menurut Pigai, akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam mendorong pembangunan peradaban HAM di Indonesia. Itulah sebabnya, Kementerian HAM ingin melibatkan komunitas media secara lebih aktif dalam agenda pembangunan HAM nasional.
“Kami akan mengadakan Kelas HAM untuk Jurnalis. Jadi semua jurnalis di Indonesia akan bisa kita buka kelas khusus untuk jurnalis, minimal ilmu pengetahuan,” papar Pigai. sosial
Lebih lanjut, Pigai membeberkan, Kementerian HAM juga akan menggelar kompetisi karya jurnalistik yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia. Karya-karya jurnalistik yang mengangkat persoalan HAM hingga upaya menghadirkan keadilan akan menjadi bahan penilaian dalam kompetisi tersebut.
“Jadi karya wartawan yang memuat tentang hak asasi manusia, mengungkap fakta penderitaan, rintihan, orang yang menghadirkan keadilan dan lain-lain itu akan dijadikan penilaian dan akan ada hadiahnya,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pigai mengakui, hubungan pemerintah dan media kerap dipersepsikan berjarak. Padahal sejatinya, sambung dia, kedua tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam kehidupan demokrasi.
“Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah memiliki hati untuk pers. Hubungan kita adalah simbiosis interdependensi, saling menjaga independensi tetapi juga berkolaborasi,” ujar Pigai.
Bahkan, Pigai mengingatkan, pembangunan peradaban HAM tidak mungkin berjalan efektif tanpa dukungan komunitas media dan pers yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk kesadaran publik.
