Ia juga menegaskan dukungan DPRD terhadap visi Pemerintah Kota Bekasi yang mengedepankan kenyamanan kota dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Samuel Sitompul berharap seluruh aparatur pemerintah tetap solid dan kompak dalam menjaga kondusivitas Kota Bekasi. Ia mencontohkan kekompakan aparatur dan masyarakat saat menghadapi berbagai dinamika beberapa waktu lalu, di mana aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan tanpa menimbulkan kerusuhan.
“Kita melihat bagaimana seluruh aparatur Kota Bekasi bergerak bersama menjaga kota ini sehingga situasi tetap kondusif. Aspirasi masyarakat tetap berjalan, tetapi tidak terjadi kerusuhan. Ini adalah bentuk gotong royong warga Kota Bekasi yang harus terus kita jaga,” katanya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul juga menyoroti kesejahteraan petugas pemadam kebakaran (Damkar). Ia menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan tunjangan risiko tinggi bagi seluruh petugas Damkar, termasuk yang berstatus PPPK.
Menurutnya, saat ini tunjangan risiko tinggi hanya diberikan kepada ASN, sementara petugas PPPK memiliki tugas dan risiko yang sama di lapangan.
“Baik ASN maupun PPPK, semuanya bekerja 24 jam dan menghadapi risiko yang sama saat memadamkan kebakaran. Karena itu kami akan memperjuangkan agar tunjangan risiko tinggi juga diberikan kepada petugas Damkar yang berstatus PPPK,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa aspirasi tersebut muncul setelah dirinya turun langsung ke lapangan dan berdialog dengan para petugas Damkar saat melakukan kegiatan evakuasi warga di wilayah Bantar Gebang.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi untuk membahas persoalan tersebut, meskipun saat ini jabatan kepala dinas masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
