Porosnusantara.co.id | Jakarta, 12 Februari 2026 – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI Mugianto Sipin menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kebijakan kepatuhan HAM bagi pelaku usaha, termasuk BUMN, sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Penegasan itu disampaikan dalam Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/2), yang sekaligus menegaskan kesiapan buruh pelabuhan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Dalam sambutannya, Mugianto menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan pekerja.
“Tidak ada artinya ekonomi tumbuh tinggi jika buruh tidak sejahtera. Hak buruh adalah hak asasi manusia. Negara wajib memastikan penghormatan terhadap upah layak, keselamatan kerja, dan martabat pekerja,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Penilaian Kepatuhan HAM bagi Pelaku Usaha, sebagai instrumen untuk memastikan praktik bisnis dan operasional perusahaan berjalan selaras dengan prinsip bisnis dan HAM. Kebijakan ini mencakup aspek perlindungan hak normatif pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Menurut Wamen HAM, sektor pelabuhan memiliki posisi strategis dalam rantai logistik nasional. Karena itu, penerapan standar kepatuhan HAM di sektor ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari strategi penguatan daya saing ekonomi nasional.
“Pelabuhan adalah simpul logistik utama. Jika tata kelolanya kuat, transparan, dan menghormati HAM, maka pertumbuhan ekonomi akan berkelanjutan,” ujarnya.
Deklarasi Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia diprakarsai oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) Bersatu sebagai wadah persatuan buruh pelabuhan secara nasional. Ketua Umum SPPI Bersatu, Dodi Nurdiana, menegaskan bahwa pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian bangsa yang harus dijaga bersama.
“Buruh pelabuhan adalah bagian dari backbone logistik nasional. Kami siap menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Ketua Harian Federasi BUMN Bersatu, Djusmani Umar (Ale), yang membacakan deklarasi, menyampaikan enam komitmen utama Dewan, termasuk memperjuangkan kesejahteraan buruh, menjaga pelayanan pelabuhan yang andal dan efisien, menciptakan lingkungan kerja bebas pungutan liar dan korupsi, serta berkontribusi aktif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
