Adidaya pun menawarkan mekanisme kepada publik untuk mengawal program prioritas Presiden Prabowo ini. Mekanismenya disebut Rapor Negara (Rapor Birokrasi) dengan enam (6) indikator sederhana, yaitu: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan-logistik-biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan dan Pengawasan & respons keluhan.
“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara “big push yang berhasil” dan “big push yang mengecewakan” selalu sama. disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur dia.
Meski demikian, Bram tetap menekankan aspek masukan dari masyarakat atau feedback /oop untuk menyempurnakan strategi kebijakan big bang dan big push ini. Pasalnya feedback loop ini memang menjadi keniscayaan dalam kerangka strategi Big Bang dan Big Push. Sehingga, ungkap dia, pemerintah pun dapat secara terbuka mendapat informasi yang sejelas-jelasnya dari lapangan. Dan, tentu saja bukan informasi yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS) dan penuh rekayasa.
Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.
Oleh karena itu, Adidava Institute pun mendorong Presiden Prabowo dapat memilih anggota kabinet yang bukan saja memahami desain dan strategi kerja Presiden, tetapi juga memiliki kemampuan mengeksekusinya. Tujuannya, supaya para Pembantu Presiden tersebut hadir sebagai penopang dan bukan justru malah menjadi penghambat strategi Big Bang dan Big Push dalam mempercepat agenda kesejahteraan rakyat.
