Porosnusantara.co.id | Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) mengadakan dialog nasional membahas isu-isu nasional yang akan muncul di 2026 selama pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Acara ini berlangsung di Gedung Joang 45, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Umum KOPSINDO Drs. Rambun Sunardi. Dengan membawa tema “Menakar Kepemimpinan Prabowo – Gibran Menuju Masyarakat Adil Makmur,” KOPSINDO menghadirkan beberapa pembicara yaitu Dr. Adrinof Chaniago, M.Si. (pemerhati ekonomi), Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. (pemerhati politik), dan Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. (pemerhati pengusaha).
Dr. Adrinof Chaniago menganggap target pertumbuhan 8% yang direncanakan Prabowo tidak realistis akibat minimnya APBN untuk membiayai program strategis seperti MBG. Ia mengatakan Indonesia cukup menargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang realistis. “Yang perlu diagendakan Prabowo adalah membawa pertumbuhan ekonomi yang realistis. Secara logis Indonesia tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam 10 tahun,” ujarnya.
Di bidang politik, Assoc. Prof. Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. menyampaikan terhambatnya pertumbuhan ekonomi akibat dominasi sumber daya alam oleh swasta dan oligarki. “Presiden Prabowo sering mengutip Pasal 33 ayat 3, akan tetapi belum terimplementasi. Realitanya kebanyakan SDA dikuasai oleh swasta,” ujarnya. Ia juga melihat program koperasi merah putih di Indonesia belum berjalan optimal di Indonesia akibat banyaknya konglomerasi.
Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. “Banyak program Presiden bagus, tetapi banyak pelaku di lapangan yang tidak baik,” ujarnya. Menurutnya, ini menjadi faktor terhambatnya pertumbuhan ekonomi 8%. Ia juga mengkritik kebijakan pungutan pajak yang dianggap terlalu tinggi oleh pemerintah. “Pajak kita sangat eksesif dengan gaji yang relatif tetap,” ujarnya.
