Porosnusantara.co.id | Jakarta — Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar, YB R (10), di Nusa Tenggara Timur (NTT). Diduga anak tersebut mengakhiri hidupnya setelah permintaannya untuk membeli buku dan pena tidak dikabulkan ibunya karena keterbatasan biaya. Dugaan lain mengaitkan kejadian ini dengan keterlambatan atau kegagalan pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya diterima korban.
Ketua Umum Komnas PA, Agustinus Sirait, S.E., menegaskan bahwa tragedi ini merupakan akibat kegagalan sistem, bukan sekadar persoalan ekonomi keluarga. “Tidak boleh ada anak yang merasa berjalan sendirian menghadapi kesulitan, terutama terkait akses pendidikan,” ujarnya.
Evaluasi Penyaluran Dana Pendidikan
Komnas PA menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pencairan PIP, agar lebih fleksibel, responsif, dan tidak memberatkan keluarga kurang mampu, terutama di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan hak anak.
Peran Sekolah dan Guru yang Harus Ditingkatkan
Agustinus juga menyoroti tanggung jawab sekolah, termasuk guru bimbingan konseling dan wali kelas, untuk lebih peka terhadap kondisi psikososial siswa. “Sekolah harus mampu mendeteksi perubahan perilaku anak yang sedang mengalami tekanan hebat,” ujarnya.
Peringatan bagi Pelayan Publik
Komnas PA mengingatkan bahwa hambatan birokrasi yang mengabaikan hak anak termasuk child neglect. Pemerintah Daerah NTT diminta segera memberikan pendampingan trauma healing bagi keluarga dan teman-teman korban.
“Setiap nyawa anak adalah segalanya. Saat satu anak menyerah pada hidupnya, sejatinya kita semua gagal sebagai manusia. Jangan biarkan selembar administrasi lebih berharga daripada nyawa anak Indonesia. Tragedi ini adalah pelajaran pahit yang tidak boleh terulang di manapun di negeri ini,” tegas Agustinus Sirait.
