Porosnusantara.co.id | Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri mencatat sejumlah langkah strategis dalam penegakan hukum lintas negara sepanjang tahun 2025.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni penerbitan puluhan red notice untuk memburu buron internasional.
Hal tersebut disampaikan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Kapolri, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, dalam Rilis Akhir Tahun (RAT) 2025 Polri yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Ia mengungkapkan, sepanjang tahun ini Polri telah menerbitkan sebanyak 35 red notice guna melacak pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri.
“Kami juga proaktif menerbitkan 35 red notice untuk melacak buron internasional,” ujar Fadil.
Selain itu, Divhubinter Polri juga menangani 14 buron yang masuk dalam daftar red notice Interpol. Para buronan tersebut berhasil dibawa kembali ke Indonesia dari sejumlah negara untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya itu, Polri turut memfasilitasi enam kasus ekstradisi antarpemerintah atau government to government (G2G) yang selanjutnya diproses secara hukum di Indonesia.
Dalam aspek perlindungan warga negara, Divhubinter Polri juga menjalankan misi pemulangan warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO), judi online, hingga penipuan daring. Sepanjang 2025, sebanyak 810 WNI berhasil dipulangkan ke Tanah Air.
“Polri telah berhasil memulangkan 810 warga negara Indonesia yang menjadi korban TPPO dan online scam dari luar negeri,” ungkap Fadil.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pernyataan penutup RAT 2025 menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas berbagai kekurangan Polri dalam menjalankan tugas.
“Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri masih jauh dari kesempurnaan. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf,” ujar Listyo di Rupatama, Mabes Polri.
Mantan Kabareskrim Polri tersebut juga memohon dukungan serta kritik konstruktif dari masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi ke depan.
