Anggota DPR RI Komisi V Bapak Zigo Rolanda, S.E., M.M dalam sambutannya menjelaskan bahwa Program Inpres Jalan Daerah bukanlah program baru, melainkan telah ada sejak lama dan terus dilanjutkan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.
“Inpres Jalan Daerah ini berproses melalui Kementerian PUPR dan dibahas bersama DPR RI Komisi V. Usulan berasal dari kabupaten/kota melalui aplikasi SETIA, yang membutuhkan rekomendasi dari instansi terkait dan anggota DPR. Kabupaten Solok berhasil mendapatkan Rp.8 miliar untuk tahap pertama dan Rp.12 miliar untuk tahap kedua di Bukik Kanduang, yang saat ini telah selesai dikerjakan,” jelas Zigo.
Ia juga menyampaikan bahwa ke depan akan ada Program Inpres Irigasi di tujuh lokasi, serta proyek jalan besar lainnya seperti kontrak jalan Aie Dingin senilai Rp. 220 miliar yang pemenangnya telah ditetapkan pada 12 Desember lalu.
Zigo berharap masyarakat dapat memahami setiap proses pembangunan, termasuk proses administrasi dan dinamika politik anggaran di pusat, serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi, S.T., M.Sc., M.Eng melaporkan bahwa pekerjaan IJD Kabupaten Solok merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai dari usulan daerah, pembahasan di Kementerian Keuangan, hingga finalisasi di DPR RI.
“Untuk Paket Inpres Jalan Daerah Kabupaten Solok ini, pekerjaan yang dilaksanakan berupa overlay dan pelebaran badan jalan sepanjang 2,4 kilometer dengan nilai kontrak Rp.8,4 miliar. Pekerjaan dimulai pada 3 Oktober 2025 dan selesai pada 30 Desember 2025. Lebar jalan yang sebelumnya 4,5 meter kini diperlebar menjadi 5,5 meter,” ungkap Elsa.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya Anggota DPR RI Komisi V, sehingga pelaksanaan IJD di Kabupaten Solok dapat berjalan lancar dan tepat waktu.
