Media dan masyarakat mendesak DPRD Kota Singkawang untuk tidak sekadar rapat dan wacana. DPR dan Pemerintah diminta agar membuka data distribusi LPG 3 kg secara transparan. Memanggil Pertamina, agen, dan pangkalan. Mengungkap pihak yang diuntungkan dari kelangkaan ini.
Selain itu komentar salah satu warga Kota Singkawang yang enggan disebutkan namanya: Aparat Penegak Hukum (APH) diminta berani turun tangan, melakukan penyelidikan, dan menindak tegas oknum yang diduga mempermainkan gas subsidi. Jika ada pelanggaran hukum, proses harus berjalan tanpa pandang bulu. Ucapnya
Jika negara terus diam, maka kelangkaan LPG 3 kg bukan sekadar krisis energi, melainkan bukti nyata bahwa rakyat kecil kembali dikorbankan atas nama kebijakan yang gagal.
Editor: Jefry SH
Pewarta: NG Siat Fong
