Gas Elpiji 3 Kg Langka, Pemerintah & DPRD Diam Masyarakat Dipaksa Cari Sendiri
Singkawang – Kalbar. Porosnusantara co id (Jumat 16/01/2026). Kelangkaan LPG 3 kilogram di kota Singkawang bukan persoalan teknis, melainkan cermin kegagalan kebijakan dan lemahnya pengawasan Pemerintah dan DPRD.
Gas melon yang digadang-gadang sebagai energi untuk rakyat miskin justru berubah menjadi barang langka dan mahal, bahkan di daerah yang jelas-jelas masuk kategori penerima subsidi.
Setelah Kapuas Hulu dan Sintang, kini Kota Singkawang menjadi korban berikutnya dimana harga elpiji pertabung diangka 28 ribu. Polanya selalu sama: gas langka, harga melonjak, pemerintah diam.
Di wilayah Singkawang di beberapa kecamatan, LPG 3 kg dijual dengan harga Rp28 ribu hingga Rp 30 ribu per tabung. Harga ini bukan sekadar melanggar HET, tapi menampar wajah kebijakan subsidi itu sendiri.
Ketika subsidi tak sampai ke rakyat, untuk siapa sebenarnya negara bekerja?
Lebih ironis, warga Kota Singkawang dipaksa mencari gas sendiri hingga ke kota tetangga. Antre panjang, kuota terbatas, dan jatah yang tidak merata menjadi pemandangan biasa.
Sementara itu, ibu rumah tangga—yang seharusnya menjadi prioritas—justru terpinggirkan.
Masalah ini tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Distribusi yang bocor, pengawasan longgar, dan dugaan permainan di tingkat pangkalan hingga agen patut dicurigai.
Namun pertanyaannya, di mana peran pemerintah daerah? Di mana fungsi pengawasan DPRD? Dan mengapa aparat penegak hukum selalu datang terlambat?.
“Kami rakyat kecil, gas 3 kilo itu hak kami. Kalau negara terus membiarkan ini terjadi, berarti negara gagal melindungi kami.” Ucap salah satu Ibu
Kelangkaan yang terus berulang ini bukan lagi sekadar keluhan, tetapi peringatan keras bahwa sistem distribusi LPG subsidi telah rusak dan perlu dibongkar secara menyeluruh.
