Porosnusantara.co.id | Rokan Hilir – Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat. Kali ini, sorotan publik tertuju pada SD Negeri 017 Bagan Punak Meranti, Kabupaten Rokan Hilir, terkait anggaran biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahun 2023–2025 yang mencapai lebih dari Rp323 juta dan dinilai tidak sebanding dengan kondisi fisik sekolah.
Berdasarkan informasi yang beredar, selama kepemimpinan Kartini selaku Kepala SDN 017 Bagan Punak Meranti, telah terjadi pergantian bendahara sekolah sebanyak beberapa kali. Kondisi tersebut dinilai publik sebagai indikasi adanya ketidakwajaran dalam tata kelola keuangan sekolah, khususnya Dana BOS.
Ironisnya, sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 sekolah mengalami kesulitan dalam mencetak dan memperbanyak soal ujian karena keterbatasan anggaran. Bahkan, soal ujian disebut sempat dibacakan langsung kepada siswa. Fakta ini dinilai bertolak belakang dengan besarnya alokasi anggaran yang tercatat.
Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), SDN 017 Bagan Punak Meranti menganggarkan biaya administrasi sekolah selama periode 2023–2025 dengan total hampir Rp125 juta. Namun, kondisi riil sekolah justru memprihatinkan.
Pantauan di lapangan menunjukkan bangunan sekolah terlihat kumuh, dinding-dinding kelas mengalami pengelupasan cat, serta terdapat sejumlah plafon atap yang rusak. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat besarnya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikucurkan.
Tak hanya itu, publik juga menyoroti sikap Tim BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai cenderung membela dan memback up pihak sekolah. Sikap tersebut memicu dugaan adanya praktik kongkalikong antara kepala sekolah dan Tim BOS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.
