“Seluruh disposisi, dokumen rapat, hingga SK keringanan pajak ditandatangani oleh Tjhai Chui Mie selaku Wali Kota. Kami meyakini ia harus bertanggung jawab secara hukum,” ujarnya.
Koalisi Masyarakat Antikorupsi juga mengungkap bahwa kerja sama antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT PWG dilakukan meskipun kondisi keuangan perusahaan tersebut dinilai “tidak sehat”, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara sejak awal perjanjian pada 2021.
Selain itu, muncul fakta persidangan bahwa pemerintah kota diduga mengabaikan saran Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Kalbar mengenai mekanisme tender terbuka. Rekomendasi tersebut dinilai dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam kerja sama pengelolaan lahan.
Syafiuddin memastikan bahwa dorongan mereka tidak dilandasi motif politik atau kepentingan kelompok tertentu.
“Kami tidak memihak siapa pun. Kami hanya tegak lurus pada hukum,” tegasnya.
Editor: Jefry SH
Wartawan: Ng Siat Fong
