Namun, dalam pandangan kiri nasionalis, diplomasi tidak akan bermakna tanpa fondasi ekonomi yang kuat dan berdikari. Geopolitik tanpa basis ekonomi rakyat hanya akan menjadi slogan, bukan kekuatan.
Ekonomi Sumitronomic: Jalan Tengah antara Kapital dan Kerakyatan
Di bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo memperkenalkan konsep Sumitronomic, sebuah filsafat ekonomi yang berakar pada nilai keseimbangan Nusantara. Konsep ini menolak ekstremisme kapitalisme liberal maupun sosialisme negara total, dan berupaya membangun model ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
_Sumitronomic mengandung tiga poros utama:_
– Kemandirian nasional — mengurangi ketergantungan pada modal asing dan impor pangan-energi.
– Keadilan sosial — pemerataan sumber daya dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat kecil.
– Keseimbangan geopolitik-ekonomi — memastikan setiap kebijakan ekonomi nasional mendukung posisi strategis Indonesia di tingkat global.
Namun, realitasnya belum sepenuhnya sejalan dengan idealisme tersebut. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengingatkan bahwa tahun pertama pemerintahan ini masih diliputi problem struktural dan transisi ekonomi yang tidak mudah.
“Memadukan janji kampanye dengan ide dasar Astacita ternyata tidak mudah. Banyak program prioritas yang belum menunjukkan akselerasi,” ujarnya.
Andreas juga menyoroti pengelolaan aset strategis negara yang beralih dari BUMN ke Danantara, yang dianggap belum mencerminkan prinsip efisiensi dan kedaulatan ekonomi. “KA Cepat Whoosh menambah beban APBN, PSN menuai protes, dan kini rakyat menuntut arah baru pembangunan yang benar-benar pro-rakyat,” tegasnya.
Dilema Pembangunan dan Arah Baru Nasionalisme Ekonomi
Di satu sisi, Prabowo berupaya memperkuat program prioritas seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), Danantara, dan Koperasi Merah Putih. Namun di sisi lain, beban warisan proyek infrastruktur era sebelumnya masih menahan langkah transformasi struktural.
