Syauqul tidak menampik adanya perbedaan pendapat, namun menegaskan bahwa hal itu merupakan dinamika biasa dalam pemerintahan. “Yang penting, semua kebijakan dijalankan sesuai dengan koridor hukum,” ucapnya singkat.
Legitimasi dan Transparansi
Sementara itu, sejumlah pihak di DPRD Kota Blitar mengingatkan pentingnya keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam setiap proses mutasi. Tujuannya agar keputusan mutasi tetap transparan, profesional, dan akuntabel.
Menanggapi hal itu, Syauqul menyebut seluruh prosedur telah mengikuti tahapan administratif yang berlaku. “Semua sudah melalui proses rekomendasi dan koordinasi yang diperlukan. Tidak ada yang dilanggar,” katanya.
Langkah Lanjut Pemerintah Kota Blitar
Usai mutasi, Pemerintah Kota Blitar masih menyisakan beberapa posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong. Jabatan tersebut untuk sementara diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) hingga dilakukan seleksi terbuka.
Syauqul memastikan, proses pengisian jabatan akan dilakukan secara terbuka dan sesuai merit system. “Kami fokus menjaga stabilitas organisasi agar pelayanan publik tetap berjalan,” pungkasnya.
