Porosnusantara.co.id | Jakarta — Sekitar puluhan organ relawan pendukung Prabowo–Gibran yang tergabung dalam 78 Foundation menggelar diskusi publik bertema “Politik Nasional Dalam Pusaran Kontroversi: Kebohongan, Kepercayaan, dan Masa Depan Demokrasi”, pada Kamis (16/10/2025) bertempat di Restoran Handayani, Jakarta.
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pakar sebagai narasumber, di antaranya Ade Armando (Politisi PSI), Agung Baskoro (Pendiri Trias Politika), Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi (Penasehat Kapolri), serta dr. Relly Reagen (Ketua Umum 78 Foundation). Diskusi dipandu oleh Andi Azwan selaku moderator.
Dalam paparannya, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang salah satunya disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum (APH) yang masih belum optimal.
“Saya akui kinerja aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim masih jauh dari harapan masyarakat. Apalagi banyak oknum yang terlibat kasus hukum,” ujarnya.
Menurutnya, reformasi aparat hukum menjadi kebutuhan mendesak demi menciptakan keadilan dan memulihkan kepercayaan publik.
“Reformasi ini mencakup perbaikan kelembagaan — seperti struktur dan peraturan — serta transformasi moral dan budaya hukum agar aparat memiliki karakter yang berintegritas,” tambahnya.
Sementara itu, dr. Relly Reagen menyoroti fenomena penyebaran informasi palsu dan tuduhan tanpa dasar di ruang publik yang kerap digunakan sebagai alat politik. Ia mencontohkan isu lama soal ijazah Presiden Joko Widodo yang terus diputar ulang meski telah berkali-kali dibantah lembaga resmi.
“Demokrasi yang sehat tak lahir dari kebohongan dan manipulasi persepsi. Tuduhan palsu yang terus diulang tanpa dasar adalah bentuk serangan politik berbasis kebohongan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Relly menjelaskan bahwa dalam perspektif komunikasi politik, fenomena ini dikenal sebagai manufacturing public, yaitu upaya membentuk opini masyarakat melalui rekayasa informasi.
