Menurut Fredi Moses Ulemlem, pengamat politik dan hukum, penurunan suara ini berhubungan langsung dengan pola muktamar PPP:
“Data sejak 1999 menunjukkan PPP terus kehilangan relevansi politik. Muktamar X yang berlangsung aklamasi tanpa ruang kontestasi memperkuat citra bahwa PPP lebih dikendalikan elite ketimbang menyerap aspirasi kader dan massa,” ungkap Fredi (27 September 2025).
Fredi menegaskan, dari sisi hukum organisasi, aklamasi yang menutup ruang demokrasi internal hanya memperkuat oligarki.
“Dalam kondisi tren suara merosot, PPP tidak punya kemewahan untuk mengabaikan legitimasi internal. Jika dibiarkan, partai ini makin tampak bukan sebagai kendaraan umat, melainkan sekadar alat tawar-menawar politik,” tambahnya.
PPP yang dulunya menampilkan wajah Islam moderat kini kesulitan mempertahankan relevansi, terjepit antara partai Islam lain dan partai nasionalis. Misal dengan PKB yang masih kuat karena basis NU dan jaringan pesantren. Dan juga dengan PKS yang konsisten menjaga kaderisasi, ideologi, dan citra bersih.
Dengan muktamar aklamasi, konflik internal, dan tren suara yang terus merosot, PPP menghadapi dilema eksistensial. Tanpa reformasi internal yang nyata, rumah besar umat itu terancam hanya tinggal nama.
Kini kedepan masihkah PPP mampu menjembatani elite dan basis, legitimasi dan kekuasaan, agar tetap layak menyandang nama “Partai Persatuan”?(Axnes).
