Porosnusantara.co.id- Jakarta | Masih dalam pekan yang sama, Ombudsman RI juga melontarkan kritik keras terhadap situasi nasional. Menyikapi aksi massa yang terus bergulir sejak 25 Agustus dan berujung pada jatuhnya korban, lembaga negara independen ini menilai aparat kepolisian telah melakukan tindakan berlebihan.
Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menegaskan bahwa perlakuan represif aparat, penangkapan massal, hingga korban meninggal dunia merupakan bentuk dugaan maladministrasi serius. “Negara tidak boleh abai. Hak warga negara untuk berpendapat dan berekspresi harus dilindungi, bukan ditekan. Transparansi, empati, dan penghormatan HAM adalah kunci memulihkan kepercayaan rakyat,” ujarnya di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Ombudsman menilai sikap DPR RI yang justru membahas kenaikan tunjangan di tengah gelombang unjuk rasa semakin memperkeruh keadaan. Karena itu, Ombudsman meminta Presiden mengambil langkah korektif: mengevaluasi manajemen kepolisian, menghentikan kekerasan di lapangan, serta membuka proses hukum terkait tewasnya Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis TNI.
Selain itu, Ombudsman juga mendesak DPR untuk transparan membuka data gaji, tunjangan, dan fasilitas anggotanya. “Rakyat butuh kejujuran dan kepatutan, bukan pemborosan,” tegas Johanes.
Dua Wajah Ombudsman
Dalam kurun dua hari, Ombudsman RI menampilkan dua wajah perannya: mendukung jalannya pelayanan publik di daerah melalui program gizi di Sergai, sekaligus bersuara lantang terhadap dugaan maladministrasi aparat dan DPR di tingkat nasional.
Pesan yang sama muncul di kedua agenda itu: negara wajib hadir dengan empati, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat.
