Secara sosiologis, rendahnya literasi birokrasi menciptakan stagnasi pengambilan keputusan. Ketika informasi ditutup, kebijakan lahir bukan dari data, melainkan dari kepentingan kelompok sempit. Inilah yang oleh ilmuwan politik disebut sebagai *knowledge deficit governance* — pemerintahan yang gagal karena miskin informasi dan miskin empati.
Selain kerangka hukum dan teori politik, pesan moral dari tradisi religius ikut disuarakan: pemimpin tanpa penasihat dan tanpa keterbukaan adalah jalan menuju kehancuran bangsa. “Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan; semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan” (Amsal 11:14). Pesan ini menohok praktik kepemimpinan lokal yang lebih sibuk menutup informasi ketimbang melayani masyarakat.
Fredi Moses menegaskan, “Pemimpin yang melayani adalah mereka yang membuka diri terhadap kritik rakyat. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Menutup informasi sama artinya dengan merampas hak asasi manusia.”(Axnes).
