Breaking News
PJHB Bukukan Laba Bersih Rp4,47 Miliar pada Kuartal I 2026, Tumbuh 48,4 Persen Bupati Solok Hadiri Pawai Khatam Al-Qur’an ke-38 dan Wisuda RA 2026 di Nagari Selayo Bupati Solok Buka Turnamen Sepak Bola Supayang Legend Cup U-40, Ajak Generasi Muda Siapkan Diri Menuju Porprov 2026 Kepulangan Jamaah Haji dari Tanah Suci Mekah Disambut Pemkab Solok Panitia HPN Bekasi Raya 2026 Apresiasi Kehadiran Ketua DPRD dan Ketua MUI Kota Bekasi
Beranda Nasional JERIT LUKA MEI '98 ALIANSI TOLAK PENGHAPUSAN SEJARAH BANGKIT MELAWAN UPAYA PEMUTIHAN KEJAHATAN NEGARA
Nasional  

JERIT LUKA MEI ’98 ALIANSI TOLAK PENGHAPUSAN SEJARAH BANGKIT MELAWAN UPAYA PEMUTIHAN KEJAHATAN NEGARA

Netty

Porosnusantara.co.id Jakarta, 18 Juni 2025 — Suasana penuh semangat juang menyelimuti sebuah pertemuan terbuka yang digelar oleh sejumlah aktivis, akademisi, dan korban pelanggaran HAM masa lalu. Mereka bersatu dalam satu suara: menolak penghapusan sejarah kelam bangsa, khususnya tragedi kemanusiaan Mei 1998, yang kini terancam dikaburkan oleh narasi penguasa. Dengan penuh keyakinan dan amarah yang terpendam, para tokoh lintas generasi menyampaikan kesaksian dan kecaman terhadap pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut tragedi pemerkosaan massal pada 1998 sebagai "hanya rumor." Pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah dan luka kolektif bangsa. “Sejarah bukan asumsi, bukan karangan bebas. Ini soal fakta, soal darah dan air mata rakyat. Dan fakta itu tidak bisa dihapus hanya karena kepentingan politik,” tegas salah satu aktivis 98, yang hadir bersama sejumlah rekan seperjuangan dari UI, UNJ, Yogyakarta, hingga Palembang. Dalam forum itu, nama-nama besar turut bersuara—Bung Pandai, Bung Octav, Bung Hengky, dan Ibu Alex, yang menegaskan bahwa peristiwa 1998 bukan hanya soal kerusuhan, tapi tragedi sistematis yang melibatkan kekerasan, pemerkosaan, dan penghilangan paksa. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) telah mengungkap banyak bukti valid, termasuk keterlibatan aparat negara. Namun hingga kini, para pelaku belum tersentuh hukum. Yang lebih memprihatinkan, menurut para narasumber, adalah upaya sistematis pemerintah merevisi sejarah nasional tanpa keterlibatan para sejarawan, akademisi, apalagi korban. Penulisan ulang sejarah dilakukan secara tertutup, sepihak, dan sarat kepentingan politis, seperti dugaan upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. <div class=Berikutnya

Laman: 1 2
Komentar

Baca Juga

Panitia HPN Bekasi Raya 2026 Apresiasi Kehadiran Ketua DPRD dan Ketua MUI Kota Bekasi
Ketua AWPI Kabupaten Bekasi Apresiasi Suksesnya HPN Bekasi Raya 2026
Aksi Demonstrasi Mahasiswa Saling Dorong terjadi, Mahasiswa vs polisi
Webinar Nasional 10 Juni 2026: Strategi Mitigasi Risiko Hukum bagi Konsultan & Penilaian Propesional
Marwah Wartawan Di Lecehkan, Didampingi Kuasa Hukum Ferdiansyah Laporkan Hendri ke Polres Way Kanan: Postingan Facebook Serang Profesi Dan Sebar Foto Pribadi
Usai Lapor Polisi, Kuasa Hukum Wartawan Desak Polres Way Kanan Gelar Perkara & Tetapkan Status Hendri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *