Wamensos Agus Jabo dalam sambutannya mengatakan, hilirisasi ekonomi nasional harus dimulai sebagai wujud kemandirian nasional. Kata dia, di pemerintahan Prabowo-Gibran terus diperkuat upaya hilirisasi di berbagai sektor-sektor ekonomi vital nasional.
"Hilirisasi sudah dimulai di jaman dua periode pemerintahan Joko Widodo dan hari dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal dilakukan ini agar Indonesia tidak hanya menjadi objek liberalisasi ekonomi global, tapi harus memperkuat diri sebagai kekuatan ekonomi dunia," terang Agus Jabo yang juga Ketua Umum DPP Partai Prima ini.
Kata Jabo sapaan akrabnya, dahulu VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) perusahan persekutuan dagang asal Belanda memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia, termasuk Indonesia. Kemudian lanjutnya, lama-lama VOC mengeksploitasi kekayaan bumi Nusantara untuk pembangunan kemajuan Belanda di Eropa.
"Kenapa bisa terjadi, karena VOC/Belanda mengatur regulasi perdagangan dari hulu ke hilir. Nah kedepan praktek seperti ini bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia tapi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia sendiri, jangan sampai imperialis asing menguasai kembali," tukasnya.
Jabo juga mengatakan, setelah bangsa Indonesia Merdeka dan menjadi Republik Indonesia, kita sudah memiliki landasan dan filosofi ekonomi Pancasila. Hal itu tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional.
"Pasal 33 ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia. Mulai pemerintahan Prabowo-Gibran inilah kita terus perkuat kemandirian ekonomi nasional," ucapnya.
Ketua Umum DPP Bara JP Utje Gustaaf Patty mengatakan, peringatan HUT Bara JP ke 12 ini sengaja menggelar diskusii hilirisasi untuk mendukung program-program Prabowo-Gibran. Kata dia, Bara JP sebagai relawan yang lahir dari semangat perubahan telah menjadi salah satu kekuatan sipil, yang konsisten mengawal demokrasi, reformasi birokrasi, serta mendorong lahirnya pemimpin berintegritas.
