Memadukan sektor pendidikan, ketenagakerjaan dan tranmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan maupun perhubungan.
Didukung pula dengan penguatan-penguatan disektor pertahanan negara, sistem keuangan negara, pengawasan, hukum dan hak asasi manusia, lembaga-lembaga riset, kepolisian, kesehatan, dan lain sebagainya, ungkap anak tertua dari Wakil Presiden RI kedua ini kepada wartawan.
Yang semua sektor-sektor tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk melibatkan semua stakeholder baik pemerintah daerah maupun swasta.
Tidak terlepas pula menjaga dinamisasi hubungan trias polika antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang tetap harus berjalan sesuai peran dan posisi kedudukannya masing-masing dalam negara, katanya.
Lebih lanjut, Prof. Mangkurat Hadikusumo menyampaikan, selain ekonomi, dewasa ini hal yang perlu diantisipasi adalah korupsi. Korupsi adalah hal yang paling merusak proses perjalanan dalam memajukan bangsa dan negara, tegasnya.
Menurutnya, sistem pengawasan sebagai sarana pencegahan dan supremasi hukum sebagai upaya penindakan untuk membuat jera dipastikan harus berjalan dengan baik dan benar.
“Belum tentu dengan banyaknya lembaga penegak hukum anti rasuah dapat menghentikan korupsi yang terjadi”, imbuhnya.
Diperlukan kekuatan dari seorang presiden untuk mampu memahami dan merespon sinyal-sinyal ada kejanggalan dalam perjalanan program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, namun tidak atau belum berjalan sesuai dengan tujuan.
Hal ini perlu kejelian dan naluri yang kuat untuk segera memperhatikan segala sesuatu yang sebetulnya terjadi, sebelum ada laporan atau keluhan dari masyarakat di media sosial.
