1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan program;
4. Berusaha dan bertanggungjawab sepenuhnya bahwa setiap usulan penggunaan anggaran pada umumnya dan anggaran darurat (anggaran bencana alam) pada khususnya, serta usulan penetapan penyedia jasa hasil pelelangan kepada Menteri telah dilakukan evaluasi secara profesional, bebas dari mark-up harga dan pengaturan-pengaturan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan memberi contoh kepatuhan dimaksud kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama karyawan lainnya secara otomatis;
6. Melaksanakan norma-norma Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birkorasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam bingkai 6 (enam) Nilai Budaya Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI JakartaJawa Barat “BAGEUR” (Bertanggungjawab, Amanah, Gerak Cepet, Etika, Unggul, dan Ramah);
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas saya siap menerima konsekuensinya.
Tak hanya seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bentuk sinerginya dalam Pakta ini juga melakukan pembubuhan cap jari untuk mewujudkan Zona Integritas di BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat.
