Dikatakan Menteri Basuki, upaya mewujudkan infrastruktur berkualitas harus dimulai dari pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) dan perencanaan yang berkualitas. “Jadi tidak asal mengusulkan program. Pengawasan juga harus lebih ketat untuk menjamin kualitas,” tuturnya.
Menteri Basuki menambahkan,untuk fokus pembangunan kedua yang akan dilakukan Kementerian PUPR adalah memberikan perhatian lebih besar pada kegiatan-kegiatan prioritas untuk infrastruktur yang sudah terbangun, meliputi ”Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi” atau disingkat OPOR. “Semua infrastruktur yang sudah dibangun harus segera dioperasikan, tidak hanya dioperasikan tetapi juga dipelihara seperti pasar-pasar yang sudah dibangun Kementerian PUPR,” tuturnya.
Selanjutnya adalah optimalisasi untuk menuntaskan dan memberikan manfaat dari infrastruktur yang telah terbangun. “Sebagai contoh, jika telah dibangun infrastruktur penyediaan air baku berkapasitas 200 liter/detik dan sekarang baru dimanfaatkan 50 liter/detik, maka jangan bangun lagi yang baru, optimalkan dulu yang ada tersebut. Terakhir, rehabilitasi ditujukan untuk infrastruktur yang telah mencapai umur konstruksi tertentu atau infrastruktur terdampak bencana, agar fungsinya dikembalikan seperti semula, seperti rehabilitasi irigasi untuk kembali meningkatkan intensitas tanam,” jelas Menteri Basuki.
Terakhir dikatakan Menteri Basuki, fokus ketiga Kementerian PUPR sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprioritaskan dukungan terhadap 118 kawasan yang dikembangkan pada tahun 2023. “Jangan lupa kita juga diarahkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk membantu penanganan kemiskinan ekstrem, melalui pembangunan sarana prasarananya seperti rumah layak huni dan sanitasi,” ujarnya.
